Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan respons positif pandangan DPR RI tentang urgensi menjaga defisit Anggaran Pandangan Belanja Negara (APBN) di bawah tiga persen dengan diversifikasi instrumen pembiayaan serta sinergi kebijakan fiskal moneter.

Pandangan tersebut berasal dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), serta Partai Demokrat.

“Pemerintah menyampaikan penghargaan atas pandangan fraksi tersebut yang menggambarkan pentingnya menjaga APBN dan kebijakan fiskal yang prudent, berkelanjutan, dan sehat sebagai fondasi Indonesia terus maju ke depan,” ungkapnya dalam Sidang Paripurna DPR ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Jakarta, Selasa.

Dia menerangkan kebijakan akan ditempuh tak hanya memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek, tapi juga untuk terus menjaga kredibilitas dan keberlanjutan fiskal Indonesia.

Pembiayaan investasi akan didorong pula secara lebih efektif dan berdampak langsung bagi pembangunan infrastruktur, perbaikan layanan publik, serta sektor strategis.

Harmonisasi peranan Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk mengakselerasi agenda pembangunan dianggap menjadi sangat penting. Pemerintah disebut bakal terus mendorong akselerasi skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Ini merupakan alternatif pembiayaan inovatif yang masih dapat dikembangkan lebih lanjut,” kata Sri Mulyani.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.