Jakarta (ANTARA) – Calon Deputi (Cadep) Gubernur Bank Indonesia (BI) Dicky Kartikoyono menyoroti pentingnya untuk menempatkan standarisasi data transaksi digital sebagai fondasi dalam memperkuat sistem pembayaran nasional ke depan.

Menurut Dicky, dengan mengidentifikasi setiap transaksi secara unik melalui payment ID dari layanan seperti mobile banking, internet banking, hingga QRIS, semua data dapat ditangkap langsung oleh infrastruktur sistem pembayaran yang saling terhubung.

“BI-Fast, fast payment industry, switching company, dan seterusnya, ini kita akan integrasikan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan data yang utuh mengenai perilaku konsumsi masyarakat yang menjadi sangat powerful untuk membuka atau meng-unlock ekonomi potensial, terutama di UMKM,” kata Dicky saat fit and proper test Calon Deputi Gubernur BI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Alih-alih mengandalkan big data terpusat, Dicky memandang bahwa pendekatan data capture di berbagai “pulau-pulau data” milik pelaku keuangan bisa dimanfaatkan. Data ini kemudian dapat diolah untuk berbagai keperluan ekonomi, termasuk penguatan keamanan dan mitigasi risiko.

Dicky menyampaikan, BI telah memiliki Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025-2030. BI juga mendorong integrasi infrastruktur, konsolidasi industri, dan standarisasi data.

Dengan pendekatan data capture, Dicky menilai hal ini dapat bermanfaat untuk peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.

Ia mengatakan bahwa selama ini, keterbatasan data membuat bank dan lembaga keuangan sulit menilai risiko debitur mikro dan kecil.

Namun dengan pemanfaatan data transaksi digital yang lebih granular, penyedia pembiayaan baik bank maupun lembaga nonbank akan lebih mampu menilai risiko secara akurat.

Pada kesempatan yang sama, Dicky menyampaikan visinya yakni “Meretas Gelombang Menuju Indonesia Maju dengan Transformasi Digital”.

Visi ini diwujudkan melalui tiga misi antara lain membangun fondasi ekonomi nasional yang berdaya tahan dan efisien, ekosistem ekonomi keuangan digital yang sehat dan terpercaya, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif, inovatif, dan berdaulat.

Dicky merupakan salah satu Calon Deputi Gubernur BI yang diusulkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. DPR RI akan memilih salah satu dari calon tersebut untuk menggantikan Deputi Gubernur BI Doni Primanto Joewono yang akan segera habis masa jabatannya pada 2025.

Saat ini, Dicky menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI sejak 2023. Ia mengawali karier di bank sentral Indonesia sejak tahun 1995 dan menduduki sejumlah jabatan strategis mulai dari Kepala Grup Kebijakan Organisasi dan SDM-DSDM, Kepala Departemen Sumber Daya Manusia (dilantik pada 2017), Kepala Perwakilan BI London (dilantik pada 2020), serta Kepala Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola (dilantik pada 2022).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.