Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal mengejar penerimaan perpajakan sebesar Rp1.409 triliun pada semester II 2025.

Hal itu sebagaimana yang disepakati oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Penerimaan perpajakan tahun ini diproyeksi bakal terkoreksi dari target awal, yakni menjadi Rp2.387,3 triliun dari Rp2.490,9 triliun.

Dengan realisasi penerimaan perpajakan senilai Rp978,3 triliun pada semester I, maka Sri Mulyani perlu mengejar sisa target sebesar Rp1.409 triliun dalam enam bulan ke depan.

DPR mencatat outlook penerimaan perpajakan pada akhir tahun diproyeksi 95,8 persen terhadap APBN akibat sejumlah faktor, seperti proyeksi ekonomi nasional, fluktuasi harga komoditas utama, implementasi reformasi perpajakan, kebijakan perbaikan administratif, serta upaya pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Namun, Sri Mulyani menambahkan perubahan kebijakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen yang hanya dibatasi pada barang mewah juga menjadi salah satu faktor penting koreksi penerimaan perpajakan.

“(Tambahan) Penerapan PPN 12 persen secara terbatas pada barang mewah, karena itu memengaruhi sekali untuk outlook tahun ini,” ujar Sri Mulyani.

Sama halnya dengan penerimaan perpajakan, outlook penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga mengalami koreksi dari target awal, yakni menjadi Rp477,2 triliun dari Rp513,6 triliun.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.