Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng meminta pemerintah memastikan pemerataan anggaran pendidikan, baik melalui realokasi anggaran maupun dukungan program.

Dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, dia mencontohkan upaya yang bisa dilakukan bisa berupa mengurangi sejumlah porsi anggaran kedinasan untuk dialihkan ke pendidikan formal.

Sebab, lanjutnya, anggaran kedinasan tercatat mencapai Rp104,5 triliun per tahun atau sebesar 39 persen dari anggaran pendidikan di APBN dengan jumlah 13.000 orang penerima.

Sementara anggaran pendidikan formal dari tingkat dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi sebesar Rp91,2 trilun per tahun atau 22 persen dari dana alokasi APBN dengan jumlah 62 juta siswa.

Dia juga mendorong pemerataan pembangunan sarana pendidikan, meningkatkan kesejahteraan, dan penguatan kapasitas guru.

Anggota Komisi XI ini berpendapat pemerataan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan masih menjadi tantangan, di mana masih banyak sekolah rusak, ruang kelas tidak layak, dan keterbatasan fasilitas di berbagai daerah. Akses pendidikan pun masih mengalami kesenjangan yang menimbulkan ketimpangan mutu antardaerah dan kelompok sosial.

Di sisi lain, lanjutnya, guru di daerah terpencil mengalami keterlambatan gaji, kurangnya pelatihan, bahkan ketidakpastian status kerja.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.