Jakarta (ANTARA) – Center of Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan, lending book atau total penyaluran pinjaman daring (pindar) akan mencapai Rp365,7 triliun pada tahun ini, meningkat sekitar 20 persen dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp302,7 triliun.

“Kita prediksi untuk pinjaman daring itu sekitar Rp365,7 triliun yang bisa disalurkan di tahun 2025. Ini meningkat Rp63 triliun, sekitar 20 persen dari tahun 2024. Dan ini yang kita harapkan bisa masuk ke sektor produktif meskipun ada banyak tantangan,” kata Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda dalam acara Media Luncheon bersama Amartha di Jakarta, Kamis.

Huda mencatat, penyaluran pinjaman dari fintech peer to peer (p2p) lending dari tahun ke tahun memang masih didominasi oleh sektor konsumtif bahkan porsinya mencapai 70 persen pada akhir tahun 2024, sedangkan porsi sektor produktif hanya sekitar 30 persen.

Begitu pula jika dilihat berdasarkan badan usaha, penyaluran pinjaman fintech p2p lending ke UMKM masih relatif rendah dibandingkan dengan penyaluran ke non-UMKM seperti perorangan untuk kebutuhan non-produktif.

Padahal, ujar Huda, fintech p2p lending berpeluang besar untuk mengisi “ceruk” kebutuhan pinjaman alternatif yang tidak bisa dijangkau perbankan dan program pemerintah.

Di sisi lain, UMKM sebagai pelaku usaha di akar rumput masih memiliki masalah akses permodalan. Permasalahan ini harus dituntaskan agar mereka mampu meningkatkan skala usaha dan pada akhirnya bisa berdaya bersaing.

“Fintech p2p lending itu punya saluran untuk bisa menurunkan (dana) ke pelaku usaha yang terkecil dengan segala kemudahannya, dengan syarat yang tidak begitu rumit, proses yang cepat, dan sebagainya. Ini bisa menjadi pintu masuk bagi p2p lending, dan perbankan pun bisa menyalurkan (dananya) lewat p2p lending,” kata dia.

Huda menilai, ekonomi akar rumput juga menjadi penopang andalan ketika ekonomi sedang melambat dan terjadi fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam hal ini, sektor akar rumput menjadi “penyelamat” karena bisa dengan mudah diisi oleh masyarakat yang terkena PHK.

“Harus ada peran aktif dari lembaga pembiayaan untuk melihat peluang di situ. Saya rasa akar rumput ini bisa dibilang tough, resiliensinya tinggi. Kita tidak meromantisasi UMKM, tapi kita lihat dari sejarah bahwa akar rumput ini merupakan sektor yang resilien dan bisa menjadi savior untuk orang-orang yang terkena PHK akibat gejolak ekonomi,” kata dia.

Ia menambahkan, potensi pertumbuhan ekonomi akar rumput dapat didukung dengan regulasi yang mengedepankan ekosistem terkait. Selain pelaku usaha akar rumput, terdapat peran penting lembaga keuangan, akademisi, serta pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Kebijakan dalam tataran makro yang dibuat oleh pemerintah pusat harus menjadi guideline sekaligus arah pembangunan ekonomi akar rumput secara nasional.

Selanjutnya, pemerintah daerah berperan untuk “melokalkan” kebijakan nasional tersebut dengan karakteristik daerah dan juga pelaku akar rumputnya.

“Peran dari pemerintah daerah ini penting untuk bisa menjadi jembatan antara pembangunan nasional dengan keinginan pelaku akar rumput di daerah masing-masing,” kata Huda.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025